Pertanyakan Penolakan Sepeda Listrik, RT dan RW Geruduk Gedung DPR Pandeglang

PANDEGLANG – Tujuan pemberian sepeda listrik bagi Rukut Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kabupaten Pandeglang terus menuai polemik. Ada beberapa kalangan yang menolak dari tujuan tujuan tersebut.

Tetapi, tujuan Pemberian sepeda bagi para RT/RW di Kabupaten Pandeglang ternyata merupakan keinginan dari RT/RW. Hal itu terungkap ketika puluhan RT/RW menggrlar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Kamis (18/8/2022).

Tujuan dari datangnya RT-RW ke gedung wakil rakyat itu tidak lain untuk meminta wakil rakyat agar menyetujui wacana pengadaan sepeda listrik.

“Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami dating kesini,” kata Supardi koordinator aksi RT 01 dari Desa Paniis Kecamatan Koroncong.

Selain itu pihaknya meminta penjelasan kepada DPRD yang tidak setuju terhadap pengadaan sepeda listrik untuk RT-RW. Pasalnya, kata Supardi, sepeda listrik yang merupakan wujud apresiasi Bupati untuk membantu para RT dan Rw dalam menjalankan amanah.

“Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya kami meminta sepeda untuk kerja,” katanya.

Baca Juga :

Dijelaskan Supardi, dirinya salah satu rukun tetangga yang tidak memiliki kendaraan, jika hendak ke rumah warga yang jarak tempuhnya jauh maka ia harus berjalan kaki.

“Untuk kerja kami kami harus ada fasilitas dong, karena kami gak semua punya motor. Sekarang ada pengadaan sepeda untuk mendukung kerja kami kenapa ditolak,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Asep Rapiudin saat menemui para demonstran  mengaku, pihaknya sangat memahami kedatangan RT dan RW, ia berharap dengan penghargaan yang diberikan kepada para RT/RW ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja, sebab tujuan dari pemberian sepeda ini untuk menunjang kinerja Rt-Rw.

“Kita dari DPRD juga menyetujui, karena memahami betul yang dihadapi dimasyarakat terutama mobilitas. Alhamdulillah Bupati memberikan perhatian, karena itu peran bapak dan ibu dilapangan harus ditingkatkan,” katanya.

Sementara Fuhaira Amina wakil ketua III DPRD Pandeglang mengatakan, pengadaan sepeda ini harus melalui proses dalam pembahasan dari Badang Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan Fuhaira tidak semua memiliki pandangan yang sama oleh sebab itu ada beberapa fraksi yang menolak.

“Dalam laporan Banggar mereka pada prinsipnya menyetujui, karena ini penting dalam mendukung kinerja bapak dan ibu,” katanya.

Ia berpendapat bahwa anggota DPRD sepakat dengan apa yang menjadi keinginan Bupati Pandeglang guna meningkatkan kinerja RT dan RW.

“Tapi kami lebih sepakat untuk kenaikan insentif nya bukan dalam Sepeda listrik, Hp, maupun pengeras suara,” katanya. (Syamsul)

error: Konten di Proteksi