PANDEGLANG – Sekretaris DPC PPP Pandeglang, Fahru Rijal, menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Pandeglang ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Penolakan itu disampaikan menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, terkait wacana translokasi Badak Jawa sebagai upaya penyelamatan populasi.
Menurut Fahru, pemindahan Badak Jawa tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan teknis konservasi. Kebijakan tersebut menyangkut keselamatan satwa langka, keberlanjutan ekosistem, hingga kepentingan masyarakat Pandeglang sebagai pemilik habitat asli.
“Badak Jawa atau Badak Bercula Satu adalah satwa kebanggaan kami, masyarakat Pandeglang, Banten. Bahkan menjadi lambang daerah. Satu kata dari kami, menolak rencana pemindahan Badak Bercula Satu,” tegas Fahru, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengakui kawasan Ujung Kulon memang memiliki risiko bencana alam, seperti gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, kata dia, risiko itu harus dijawab dengan perencanaan konservasi yang matang berbasis penelitian ilmiah, bukan dengan memindahkan satwa.
Fahru menilai proses pemindahan Badak Jawa bukan perkara sederhana. Tahapan penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di lingkungan baru memiliki risiko tinggi, termasuk soal kesesuaian habitat.
“Apakah habitat barunya sesuai atau tidak dengan habitat di Ujung Kulon? Itu yang harus dijawab secara ilmiah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kematian Badak Jawa bernama Musofa yang disebut mati setelah proses translokasi pada November 2025. Peristiwa itu, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.
“Kami minta kematian Musofa menjadi evaluasi. Jangan sampai atas nama menyelamatkan Badak Jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka di dunia itu pada risiko yang lebih besar,” katanya.
Selain itu, Fahru mempertanyakan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat baru. Pemerintah harus membuka hasil kajian terkait ketersediaan pakan, sumber air, kondisi habitat, daya dukung lingkungan, serta peluang reproduksi Badak Jawa di sana.
“Jangan hanya karena Alas Purwo berstatus taman nasional, lalu dianggap otomatis layak. Kebijakan konservasi harus berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan asumsi,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Pandeglang, Fahru yang juga Sekretaris Yayasan Gerakan Masyarakat Lestari (Gemari) meminta pemerintah pusat melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemprov Banten, akademisi, pemerhati lingkungan, hingga masyarakat sekitar kawasan sebelum mengambil keputusan strategis.
Ia mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli, mulai dari perlindungan kawasan, mitigasi bencana, peningkatan pengawasan, hingga pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
“Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan Badak Jawa, maka perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, dan penguatan pengelolaan konservasi di Ujung Kulon yang harus diperkuat,” kata Fahru.
Ia menegaskan setiap kebijakan harus dilakukan secara transparan, hati-hati, dan berbasis kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah harus buka ruang dialog. Jangan hanya mempertimbangkan penyebaran populasi, tapi juga keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem,” pungkasnya.
