PANDEGLANG — Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Jahronah, melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI.
Kegiatan yang berlangsung di enam kecamatan itu dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Keenam kecamatan yang menjadi sasaran reses yakni Saketi, Menes, Cisata, Cikedal, Pulosari, dan Jiput. Dari hasil dialog, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
“Alhamdulillah, saya melaksanakan agenda jaring aspirasi masyarakat di Dapil VI yang meliputi Kecamatan Saketi, Menes, Cisata, Cikedal, Pulosari, dan Jiput. Dari hasil reses, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah harapan agar pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Jahronah, Sabtu (25/7/2026).
Selain RTLH, warga juga menyampaikan sejumlah usulan lain. Di antaranya peningkatan pembangunan jalan desa yang masih rusak, rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, serta bantuan ternak kambing guna meningkatkan perekonomian keluarga.
Menurut Jahronah, seluruh aspirasi tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
“Semua usulan yang disampaikan masyarakat akan saya perjuangkan dan saya bawa ke pembahasan di DPRD. Saya berharap aspirasi ini dapat menjadi prioritas pemerintah daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Legislator perempuan dari Fraksi PPP itu menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal kedewanan. Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mendengar langsung suara rakyat.
Melalui dialog dengan warga, ia mengaku dapat mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperjuangkan solusi melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan yang dimiliki DPRD.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus saya jaga. Insyaallah saya akan terus mengawal setiap aspirasi agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran dan menjadi bagian dari pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Syamsul Ma’arif)
