PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang mendapat ratusan program bantuan rumah kumuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2026. Bantuan ini menjadi angin segar untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tersisa di Pandeglang.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Roni, mengatakan, berdasarkan data pihaknya, pada 2017 jumlah RTLH di Pandeglang tercatat 67 ribu unit. Hingga 2025, sebanyak 26 ribu unit telah tertangani melalui berbagai program pemerintah.
“Dengan upaya yang telah dilakukan Pemkab Pandeglang, pada 2026 ini ada beberapa program perumahan dan permukiman kumuh, baik dari APBD maupun dari Kementerian PKP,” kata Roni, Kamis (9/4/2026).
Roni merinci, untuk tahun anggaran 2026, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBD dialokasikan sebanyak 80 unit dan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebanyak 22 unit. Selain itu, ada juga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi sebanyak 3 unit dengan rincian rusak berat 1 unit, rusak sedang 1 unit, dan rusak ringan 1 unit.
Sementara dari Kementerian PKP, Pandeglang mendapat alokasi bantuan sebanyak 540 unit. “Informasi dari Balai Perumahan, jumlahnya akan bertambah lagi,” ungkap Roni.
Dengan adanya tambahan program dari pusat dan daerah, Pemkab Pandeglang optimistis penanganan RTLH dapat terus dipercepat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
