SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima penghargaan kategori percepatan penurunan stunting dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 senilai Rp5.723.149.000. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023) kemarin.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, penghargaan yang kini diperoleh Pemprov Banten merupakan hasil kerjasama seluruh stakeholder.
“Tentu jangan sampai kita berpuas diri dengan penghargaan yang diraih ini. Karena penanganan stunting harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi,” katanya.
Program input yang harus terus dilakukan dalam rangka pencegahan stunting itu salah satunya dengan melakukan tindakan prepentif kepada perempuan yang akan memasuki usia pernikahan, dengan memberikan tambahan vitamin, memberikan pendampingan kesehatan serta edukasi.
“Di tingkat kuratif, kita melakukan intervensi dengan memberikan bantuan makan bergizi dan berprotein tinggi seperti telur dan susu. Sedangkan dalam bentuk intervensi khusus, kita melakukannya dengan pendekatan medis,” katanya.
Selain itu, Pemprov Banten terus melakukan edukasi kepada masyarakat bersama seluruh stakeholder, sehingga muncul kesadaran bersama di masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting secara mandiri.
“Semua program itu sudah berjalan dan tertata dengan baik serta terukur melalui gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik,” katanya.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen. Kemudian di tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen atau 4,5 persen.
Mengacu data yang terinput di aplikasi e-dasawisma tercatat by name by address, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting. Sampai semester pertama ini yang dinyatakan sudah pulih mencapai 19.055 anak, sedangkan sisanya sebanyak 10.739 anak masih dalam penanganan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 ini estimasi prevalensi stunting sebesar 12,63 persen.
Sementara itu, Wapres Maruf Amin menegaskan, Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting.
Tercatat, angka balita stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6 persen, turun dari 30,8 persen pada 2018. Untuk mencapai target hingga ke angka 14 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi kian berat.
Selain keterbatasan waktu dan besaran target untuk dicapai, pemerintah berhadapan dengan tahun politik. Pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” katanya.
