SERANG – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, dilaporkan ke Wakil Presiden (Wapres) melalui kanal laporan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres.
Pengaduan itu dilakukan oleh Masyarakat Bante Fajar, dia melaporkan kasus dugaan Pungli itu ke Wapres lantaran penanganan yang selama ini dilakukan oleh internal Pemprov Banten tidak kunjung selesai.
Fajar mengungkapkan, pada pertengahan tahun 2024 yang lalu, beredar informasi adanya pemeriksaan terhadap para Pejabat/Pegawai di lingkungan OPD dan BLUD Pemprov Banten yakni OPD Dinas Kesehatan dan RSUD Banten serta RSUD Malingping dalam rangka klarifikasi atas dugaan pengumpulan dana dengan nilai yang bervariatif.
“Dana itu dikumpulkan di Pejabat Eselon IV Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang diduga atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” katanya, Jumat (27/12/2024).
Akan tetapi, sampai dengan akhir tahun 2024, bahkan sampai terjadinya pergantian PJ Gubernur Banten, permasalahan dugaan pungli tersebut tidak kunjung ada kejelasan.
“Sehingga dapat diduga atas kasus dugaan Pungli di Dinkes Provinsi Banten tidak berjalan atau tertunda – tunda,” katanya.
Kemudian, informasi yang diperoleh, pejabat Eselon IV ini juga sudah menyampaikan keterangan jika dana yang dihimpunnya dipergunakan untuk bermacam-macam, selain untuk oprasional, yang diduga atas perintah Pimpinan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
“Akibat dari terkatung–katungnya penanganan kasus ini telah mengakibatkan adanya polarisasi antara PNS, dan bahkan juga ada penekanan secara langsung yang ditujukan kepada para PNS yang telah memberikan keterangan jujur pada saat pemeriksaan,” katanya.
Sehingga, tambah Fajar, kondisi ini membuat kondusifitas kerja PNS di lingkungan Dinkes Provinsi Banten menjadi tidak nyaman.
Bahkan akhir-akhir ini sejak Pj Gubernur Banten berganti, terlihat dalam beberapa kesempatan adanya pertemuan-pertemuan tidak resmi antara Kepala BKD Provinsi Banten dengan Pimpinan Dinkes Provinsi Banten.
“Hal ini sebelumnya jarang terjadi,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan melalui pesan singkat whatsapp.
