SERANG — Provinsi Banten memiliki garis pantai lebih dari 700 kilometer dengan sejumlah pelabuhan aktif, mulai dari Merak, Cigading, Bojonegara, hingga pelabuhan perikanan di pesisir utara dan selatan. Pelabuhan-pelabuhan itu menjadi urat nadi logistik, industri, dan perekonomian daerah.
Wakil Ketua Umum Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Ir. Nazir Danuarta Sudirman dalam Focus Group Discussion bertema “Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif” mengatakan, potensi besar tersebut hanya dapat terwujud jika ada kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah tidak akan berjalan sendiri. Begitu pula asosiasi dan pelaku usaha tidak akan tumbuh tanpa dukungan kebijakan dan kepastian dari pemerintah,” katanya di Kantor Kadin Banten, Kamis (2/7/2026).
Nazir menyebut ada tiga hal utama yang harus dilakukan untuk mendorong bisnis kepelabuhanan di Banten.
Pertama, penyatuan visi. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan konektivitas, perizinan yang mudah, dan tata ruang yang mendukung. Sementara asosiasi jasa kepelabuhanan harus menjaga standar layanan, kepatuhan, dan peningkatan daya saing.
“Ketika visi ini menyatu, maka Pelabuhan Banten akan menjadi simpul logistik yang efisien, bukan menjadi hambatan,” ujarnya.
Kedua, penguatan kolaborasi berbasis data dan inovasi. Menurutnya, persaingan pelabuhan ke depan ditentukan oleh kecepatan, digitalisasi, dan keberlanjutan. Ia mengajak asosiasi menjadi mitra riset bersama perguruan tinggi di Banten untuk mengembangkan konsep green port smart logistics, dan integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.
Ketiga, memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pertumbuhan pelabuhan harus berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja bagi putra-putri Banten, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terjaganya lingkungan pesisir.
“Sinergi ini harus diterjemahkan menjadi program vokasi, rantai pasok lokal dan perlindungan,” jelasnya.
Nazir berharap FGD ini melahirkan komitmen yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar nota kesepahaman. Ia mencontohkan peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, skema rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme penyelesaian persoalan di lapangan secara cepat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami siap menjadi fasilitator, regulator yang pro-pertumbuhan, dan mitra yang dapat diandalkan,” kata Nazir.
Ia menutup dengan menegaskan target menjadikan Banten sebagai provinsi dengan ekosistem kepelabuhanan terbaik di Indonesia.
“Karena ketika pelabuhan kita maju, maka industri kita tumbuh, UMKM kita naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat Banten akan terwujud,” pungkasnya.(Syamsul)
