Katakita – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang mempertanyakan hasil pemeriksaan dugaan pemotongan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang.
Ketua GMNI Pandeglang, TB Afandi menyebut sejauh ini belum terlihat adanya tindakan serius yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang terhadap oknum yang diduga melakukan pemotongan anggaran BOP PAUD.
“Persoalan BOP ini terkesan tidak serius ditangani oleh Inspektorat, sehingga sampai sekarang Tidak ada kejelasan,” kata Afandi, Senin (21/3/2022).
Baca Juga :
- MUI Pandeglang Minta Sanksi Tegas untuk Oknum ASN yang Diduga Terlibat LGBT
- Laskar Biru Bersihkan Lingkungan Stadion Badak Pandeglang, Ajak Warga Jaga Kebersihan
- Ditreskrimum Polda Banten Tangkap 3 Pelaku Pemerasan PT Gandasari Energi, Ancam Duduki Kapal
- Wabup Serang Terima 3 Guru Muda Astra, Dorong Peningkatan Mutu SD di Cikande
- DPRD Pandeglang Soroti 4 Proyek DPUPR Jadi Temuan BPK, Minta Kontraktor Kembalikan Kelebihan Bayar Rp222 Juta
Padahal, seharusnya Inspektorat sudah bisa menyimpulkan mengenai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Karena, berdasarkan hasil audiensi yang dilakukan GMNI bersama dengan Inspektorat.
Pihak Inspektorat mengklaim telah melakukan proses pemeriksaan hampir 90 persen dan hanya tinggal menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Pandeglang.
“Inspektorat pun menyatakan bahwa sudah hampir 90 persen dan akan diberikan ke bupati laporan hasil pemeriksaan satu minggu,” bebernya.
Dengan tidak terlihatnya keseriusan yang dilakukan pihak Inspektorat bersama dengan penegak hukum lainnya. GMNI menuding bahwa dugaan kasus pemotongan BOP PAUD di Kabupaten Pandeglang terkesan dibekukan.
“Perihal dugaan BOP PAUD ini karna kami menyakini adanya indikasi mark up anggaran pembelian buku di lembaga PAUD. Jangan sampai kasus ini seolah-olah di peti es-kan,” tandasnya. (Ade Taufik/Red)
