BANTEN – Keputusan Pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan di berbagai daerah. Kali ini, gelombang penolakan muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten.
Bahkan, dalam menyampaikan penolakannya itu, para mahsiswa menggelar unjuk rasa di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ada di Kota Serang-Banten, Sabtu (3/9/2022).
Ketua DPD GMNI Banten Indra Pattiwara mengatakan, kenaikan harga BBM yang di lakukan oleh pemerintah adalah bukti bawahsanya pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat kecil yang ada di indonesia.
“Ini adalah kegagalan pemerintah dalam mengatur subsidi BBM yang mengakibatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, dan atas kegagalan itu rakyat kecil lah yang menanggung semua itu,” kata Indra dalam orasinya.
Pihaknya mengaku khawatir dengan adanya kenaikan harga BBM bakal menjadi pemicu akan kenaikan harga bahan poko yang berpotensi menimbulkan inflasi.
“Ada ke khawatiran kenaikan BBM ini ditengarai akan menjadi pemicu kemahalan harga bahan pokok. Sehingga kenaikan ini dinilai akan memjadi bencana bagi perekonomian masyarakat,” katanya.
Baca Juga :
- KPU Kota Serang Buka Pendaftaran KPPS
- Kasus Kematian Tahanan di Rutan Pandeglang Belum Ada Kejelasan, Masyarakat Turun Aksi
- Peringati Maulid Nabi, Warga Barengkok Gelar Santunan Yatim dan Hiburan Islami
- KPU Kabupaten Serang Umumkan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati
- Mobil Dishub Banten Bawa Pasien Ibu Hamil di Lebak Tuai Kritikan
Sementara itu, TB Muhamad Afandi ketua DPC GMNI Pandeglang mengatakan, dengan adanya kenaikan harga BBM bakal memberikan dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya.
“Naiknya harga BBM pasti akan berdampak terhadap bahan pokok yang lain secara otomatis,” katanya.
Ditegaskannya, pemerintah pusat seharusnya memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Lantaran, indonesia saat ini tengah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.
“Seharusnya pemerintah pusat bisa memberikan keringan pasca pandemi pemulihan ekonomi. Akan tetapi malahan menaikan harga BBM yang dimana ini akan berdampak kesemua. Masyarakat indonesia baru coba beradaptasi dari krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19 dan sekarang masyarakat harus merasakan kenaikan BBM akibat dari kelalayan pemerintah ini akan jadi bencana untuk masyarakat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga jual pertalite yang semula Rp7.650 menjadi Rp10 ribu. Selain itu, solar subsidi yang semula Rp5.150 untuk satu liter, kini menjadi Rp6.800. Sedangkan pertamax non subsidi yang semula Rp12.500 untuk satu liter kini menjadi Rp14.500 untuk satu liter. (Syamsul)
