Kenaikan Harga BBM Terus Ditolak, HMI Pandeglang Tuding DPR Hanya Ambil Keuntungan Dari Rakyat

PANDEGLANG – Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bermunculan di berbagai daerah. Seperti hal nya yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Terlihat, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dikepung oleh puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang.

Mahasiswa itu menggelar aksi unjuk rasa di dua titik lokasi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Di atas mobil komando yang dibawa oleh massa aksi, Formatur Ketua HMI Cabang Pandeglang Entis Sumantri mengatakan dengan lantang agar DPR bisa menolak perihal kenaikan harga BBM.

Karena, dengan naiknya harga BBM begitu menyulitkan perekonomian masyarakat saat ini. Seharusnya, kenaikan harga BBM perlu dibarengi dengan adanya kenaikan gaji.

“Dengab kenaikan harga BBM ini sudah pasti berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya. Artinya masyakrat sudah pasti lebih kesulitan dengan kondisi yang saat ini terjadi,” kata Entis yang akrab disapa Tayo, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga :

Kurang lebih hampir satu jam massa aksi menyuarakan aspirasi di dekat tugu jam alun-alun Pandeglang yang diiringi dengan pembakaran ban bekas. Akhirnya, massa aksi berpindah menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD. Yang mana, gerbang utama DPRD Pandeglang dijaga ketat oleh pihak kepolisian serta pagar kawat berduri yang membentang disepanjang gerbang utama untuk menghadang massa aksi agar tidak menerobos ke gedung DPRD.

Meski hujan deras mengguyur ditengah jalannya aksi. Namun, mahasiswa tetap bersemangat menyuarakan aspirasi sembari menanti kehadiran wakil rakyat yang siap untuk menandagangani fakta integritas yang sudah disipakan.

Orasi terus dilakukan mahasiswa, dalam orasinya, Eleng yang juga kader HMI Cabang Pandeglang meminta agar anggota DPR bisa hadir untuk menemui massa aksi. Bahkan, ia menegaskan DPR merupakan penyambung lidah rakyat yang seharusnya berpihak kepada rakyat.

Akan tetapi, pihaknya menilai keberpihakan DPR kepada masyarakat justru tidak terlihat. Kendati demikian, pihaknya menilai DPR bukanlah wakil rakyat melainkan mencari keuntungan dari rakyat.

“DPR seharusnya bisa menjadi wakil rakyat bukan malah terkesan mencari keuntungan dari rakyat. Kami menolak keras kenaikan harga BBM,” tegasnya. (Syamsul)

error: Konten di Proteksi