SERANG – Satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas, Pemerintah Kabupaten Serang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP ini menjadi yang ke-15 kali secara berturut-turut diraih Pemkab Serang. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2025 digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Palima, Kota Serang, Selasa (26/5/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut bupati, wali kota, dan ketua DPRD dari 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
“Ini merupakan capaian yang luar biasa. Ini kali ke-15 Kabupaten Serang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Banten,” kata Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah didampingi Ketua DPRD Bahrul Ulum, Sekda Zaldi Dhuhana, Inspektur Sugi Hardono, Kepala Bapenda Lalu Farhan Nugraha, Kepala Bapperida Devid Hermawan, dan Plt Kepala BPKAD Agus Firdaus.
Ratu Zakiyah menyebut capaian ini hasil kerja keras seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
“Ini capaian yang kita dapatkan berkat kerja keras seluruh kepala OPD, baik inspektur, sekda, dan seluruhnya. Tanpa kerja sama dan kerja keras, kita tidak mungkin dapat WTP lagi,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Serang untuk terus mempertahankan capaian tersebut agar tata kelola keuangan semakin baik. Kunci utamanya, menurut Ratu Zakiyah, adalah ketaatan terhadap regulasi.
“Jika tidak taat regulasi, akan terjadi temuan BPK. Maka saya minta kepala OPD untuk taat regulasi, lakukan sesuai yang seharusnya. Jangan keluar dari aturan. Kalau keluar, pasti akan ada temuan di masa mendatang, dan itu harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pada LHP BPK RI 2025, Pemkab Serang mencatat persentase capaian 83,57 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyampaikan selamat atas raihan opini WTP tersebut.
“Saya kira ini menjadi kado terindah buat Pemkab Serang di usia 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Opini ini membuktikan pemerintah daerah sudah on the track dalam menjalankan program,” ujarnya.
Bahrul Ulum berharap penguatan pengelolaan keuangan bisa lebih maksimal di tahun mendatang. “Kalau bisa, bukan hanya 83,57 persen. Kalau bisa tahun depan tidak ada catatan apa pun, sehingga tidak ada yang harus ditindaklanjuti,” tuturnya.
