PANDEGLANG – Penumpukan sampah di pantai teluk, Kecamatan Labuan kembali terjadi. Namun, pemerintah daerah (Pemda) Pandeglang tidak tinggal diam. Ratusan orang bergerak membersihkan tumpukan sampah tersebut, Rabu (24/04/2024).
Berdasarkan pantauan, ratusan orang berjibaku mengambil sampah menggunakan tangan dan memasukan ke plastik besar yang kemudian diangkut ke mobil truk sampah.
Sekejap, mobil langsung terisi penuh dan membawa sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bojong Canar, Kecamatan Cikedal.
Pasca melakukan aksi bersih sampah, Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan rapat di aula kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, persoalan sampah di laut merupakan permasalahan nasional, karena sampah tersebut berasal dari daerah luar. Mengingat kawasan teluk yang berbentuk cekungan sehingga sampah dari laut juga akan mendarat ke Teluk.
“Apalagi kan kita menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Ada rob, serangan sampah dari mana-mana dan musim barat sehingga kami pernah melakukan hal yang sama 9 bulan lalu yang viral itu. Karena penanganan sementara kami tanggulnya itu pake bamboo, cerukcuk namanya. Tapi ternyata karena angin, musim barat, air tinggi gelombangnya bambu-bambu yang kami tanam sementara tu ambrol lagi,” katanya.
Irna berkomitmen pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dan akan menegaskan terkait Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan bersih sampah rutin setiap hari Selasa.
“Kuncinya kami minta dibangun tanggul atau dam disitu sehingga kalau sudah dibuat tinggi karena pantai teluk ini cekungan, daratannya rendah, tempat yang nyaman buat numpuk sampah. Tapi kalau sudah dibuat tanggul kewenangan pemprov Banten semoga dianggarkan di APBD murni 2025 itu akan bisa terselesaikan,” katanya.
Selain solusi jangka panjang, Irna juga mengharapkan kerjasama dengan Pemprov Banten dan BUMN. Menurut dia, penanganan sampah ini diperlukan kolaborasi dan penanganan secara berkelanjutan.
“Semua keroyokan dan pak Pj Gubernur tindak lanjutnya langsung, yang menjadi kewenangan kami, kami anggarkan dari APBD mumpung ada pimpinan DPRD dan forkopimda dan yang menjadi kewenangan pemprov Banten semoga ditindaklanjuti,” katanya.
Ditempat sama, fungsional perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Arief Kautsar mengatakan, kolaborasi dan kerjasama terkait penanganan persoalan sampah di Teluk menjadi hal penting untuk dilakukan.
“Perlu ada kolaborasi kerjasama baik di daerah kabupaten, provinsi ataupun dari pusat. Sebenarnya kami sudah beberapa kali ada kegiatan penanganan rutin tapi sepertinya ini perlu yang lebih diluar kebiasaan karena memang ini tiap tahun terjadi seperti ini dan memang ini perlu pemikiran yang lebih detail dulu karena memang penanganan tidak hanya 1 titik karena kita lihat di beberapa sektor baik di (dinas) kelautan, di lingkungan hidup ataupun di PUPRnya,” katanya. (Syamsul)
