Gedung DPR Pandeglang Dikepung Ratusan RT dan RW

PANDEGLANG – Gelombang aksi unjuk rasa dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Pandeglang kembali terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang.

Mereka mendesak agar anggota DPRD Pandeglang mendukung rencana pengadaan sepeda bagi RT/RW yang akan diberikan ditahun 2023 mendatang.

Aksi demonstrasi dilakukan didepan gedung DPRD Pandeglang sekira pukul 10.00 WIB. Dilokasi itu, ratusan RT/RW terus berteriak agar empat fraksi DPRD Pandeglang menyetujui usulan pengadaan sepeda listrik.

Setelah 45 menit melakukan orasi, anggota DPRD Pandeglang Fraksi Partai Demokrat Endang Sumantri, Ketua fraksi partai NasDem-Perindo Yangto, dan anggota fraksi PKS menemui pendemo dan menyampaikan pesan akan memperjuangkan usulan tersebut.


Ketua Forum RT/RW Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari Lili Hambali mengatakan, selama ini pihaknya merasa kurang diperhatian dan diperjuangkan oleh DPRD Pandeglang dan Pemkab Pandeglang. Namun, pada saat Pemkab akan menambah insentif dan memberikan sepeda listrik, hal itu tidak mendapat dukungan penuh dari DPRD Pandeglang.

“Selama ini kami hanya mendapatkan insentif lima ribu per hari. Kami tidak mempersoalkan kalau dewan nambah mobil, kalau dewan nambah biaya. Tetapi, ketika insentif kami akan ditambah, dan kami akan diberikan sepeda listrik, kenapa dewan ini malah banyak yang tidak mendukung,” katanya.

Baca Juga :

Dia mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi apabila tuntutannya tidak ditindaklanjuti.

“Kami hanya minta agar usulan itu disetujui, kenapa kok kaya yang susah bener,” katanya.

Anggota DPRD Pandeglang fraksi NasDem Perindo Yangto langsung mendatangi  para pendemo dan menyampaikan bahwa usulan mereka sudah dibahas dan dirapatkan di Badan Anggaran.

“Sudah dibahas dan dirapatkan. Kalau tidak ada halangan, tuntutan RT/RW akan direalisasikan,” katanya, Rabu (24/8/2022).

Sekira pukul 11.30 WIB, aksi massa mencoba merangsek masuk ke halaman kantor tersebut. Puluhan personel polisi dari Polres Pandeglang dan Satpol PP Kabupaten Pandeglang tak kuasa membendung massa. Dihalaman kantor DPRD, aksi massa kemudian melanjutkan orasi dan meminta empat fraksi DPRD yang menolak pengadaan sepeda yakni Gerindra, Golkar, PKB, dan PPP menyampaikan alasan penolakan secara langsung.

Ratusan massa merasa kecewa lantaran selama satu jam menunggu, tidak ada perwakilan dari empat fraksi yang menemui mereka. Massa kemudian merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Pandeglang. Meski ada puluhan aparat kepolisian, namun massa berhasil menduduki gedung DPRD Pandeglang selama 30 menit.

Massa baru keluar dan kembali ke halaman gedung DPRD Pandeglang setelah perwakilan dari empat frkasi menemui mereka, yakni Tb Udi Juhdi dan Erib Fabiana dadi fraksi partai Gerindra, M Habibi Arafat dari fraksi partai Golkar.

Dihadapan pendemo, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengatakan, pada prinsipnya partainya mendukung setiap kebijakan yang memihak kepada masyarakat.

“Kami pada prinsipnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga peduli terhadap RT/RW, karena aspirasi yang disampaikan kami perlu mendukung kesejahteraan RT/RW,” katanya.

Menurut Udi, kebijakan Pemkab Pandeglang sejalan dengan tujuan DPRD selaku perwakilan dari masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan kebijakan, diantaranya ketersediaan anggaran.

“Kami juga mendorong penambahan insentif kepada RT/RW, bahkan kaitan transportasi RT/RW jika anggarannya memungkinkan bila perlu sepeda motor, bukan sepeda listrik. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan viskalnya ada,” katanya.

Udi menegaskan, pihaknya telah melakukan rapat pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 mendatang.

“Kami sudah memutuskan, ketika di voting hasilnya, semuanya peduli dan perhatian kepada RT/RW, hanya berbeda dalam merealisasikannya. Kami sadar betul, RT/RW tugasnya berat dan harus siap 24 jam,” katanya. (Syamsul)

error: Konten di Proteksi