Katakita – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi salah satu pelopor dalam pemberian materi pada pendidikan dan pelatihan bela negara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu menurutnya PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara juga harus memiliki Ideologi negara yang kuat dan pasti serta memiliki wawasan kebangsaan.
“Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya saat berkunjung ke BPIP Selasa, (11/1/2021).
Ia mengakui prihatin PNS saat ini masih banyak Ideologinya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan telah terpapar radikalisme.
Baca juga:
- KPU Kabupaten Serang Tetapkan 1.225.871 DPT Pilkada 2024
- Jelang Pengundian Nomor Urut, KPU Kabupaten Serang Gelar Rakor
- Tingkatkan Kualitas SDM, KPID Banten Gelar Workshop
- Kebakaran Hebat di Malingping, Hanguskan Ponpes dan Rumah
- Datang ke Pandeglang, Kaesang Kenalkan Dewi-Iing ke Warga Koroncong
“Saya sangat sedih pak dan prihatin ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus,” terangnya.
Dirinya mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan selama 1 minggu baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.
“Kuncinya satu yaitu memahami Ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya,” tegasnya.
Ia juga berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan tersebut peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.
“Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BPIP Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menyambut baik dengan program tersebut. Menurutnya BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk untuk Pegawai Ngeri Sipil.
“Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengembangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS,” ujarnya.
Ia berpendapat pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai dengan tingkatan atau jabatan PNS.
“Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP,” singkatnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam Aparatur Negara sebagai pelayan publik.
Menurutnya semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.
“Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.
“Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan,” jelasnya.
Ia juga memastikan buku pedoman PIP harus satu jenis yang ditetapkan BPIP dan menjadi pedoman semuanya.
“Minggu ketiga bulan ini mau dirapatkan dan jika sudah jadi kira-kira awal februari barang sudah bisa dipakai,” harapnya. (Snd)***
