PANDEGLANG – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pandeglang Nuriah menyinggung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VIII daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 yang meliputi Pandeglang-Lebak Mochamad Hasbi Asyidik Jayabaya saat memaparkan sambutannya dihadapan pendaping program keluarga harapan (PKH) dan perwakilan Kemensos RI.
Nuriah menyebut, sejauh ini Kabupaten Pandeglang kurang mendapatkan perhatian anggaran untuk pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Hal itu terlihat minimnya anggaran untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dialokasikan ke Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga :
- DPRD Kabupaten Serang Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Target PAD Naik
- Danrem 064/MY Rehab Panti Asuhan Nurul Ibad: “Kalian Tidak Sendiri”
- Gerak Cepat, Dinkes & RSDP Serang Aktifkan BPJS Pasien Tak Mampu di RSUD Kota Bekasi
- Harga Beras di Banten Masih Stabil Meski Dolar Tembus Rp18 Ribu, Pemprov Siapkan Cadangan SPHP
- DPC PPP Pandeglang Gelar Konsolidasi Internal, Bentuk Panitia Muscab VI
Dia membandingkan, anggaran untuk program RTLH sejauh ini lebih besar pengalokasiannya ke Kabupaten Lebak.
“RTLH nya jangan ke Kabupaten Lebak saja dong Pak Hasbi, Kabupaten Pandeglang juga mau,” katanya, Rabu (23/8/2024).
Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang. Saat ini untuk bantuan pembangunan RTLH yang sudah selesai dibangunkan di Kabupaten Pandeglang pada 2023 baru mencapai 18 ribu rumah.
Artinya, pembangunan tersebut tidak berbanding lurus denyan masih banyaknya angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.
“Banyak ribuan rumah tidak layak huni yang perlu diperhatikan. Baru membangun 18 ribu dan masih banyak yang perlu dibenahi,” katanya. (Syamsul)
