BANTEN – Sebanyak 75.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Banten bakal mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM kepada 75.613 KPM itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi kebutuhan di delapan Kabupaten/Kota yang ada di Banten.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, subsidi BBM ini sejatinya bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ditambah dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu, karena bersumber dari masyarakat, bantuan ini harus tepat sasaran, mengingat tujuan dari adanya subsidi ini untuk membantu masyarakat yang masuk sesuai kategori.
“BLT ini merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM. Maka dari itu, pengalihan subsidi ini harus tepat sasaran,” katanya, Sabtu (10/9/2022).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana menjabarkan pengalokasian anggaran yang digelontorkan untuk BLT BBM sebesar Rp45 miliar lebih yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tak Terduga (BTT). Yang diberuntukan bagi 75.613 KPM. Dengan rincian Kabupaten Tangerang 26.378 KPM, Kota Tangerang16.756 KPM, Kota Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM.
Kemudian Kabupaten Lebak 1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon 3.902 KPM.
Baca Juga :
- Sah! Andra-Dimyati Resmi Ditetapkan Jadi Gubernur dan Wagub Terpilih Banten
- Puskesmas Picung Periksa Kesehatan Calon Jemaah Haji
- Pemkab Serang Masih Kaji Program Makan Gratis
- KIP Banten Pastikan Tak Ada Hutang Sengketa Informasi di Tahun 2024
- Debit Air Makin Berkurang, Perumdam Tirta Berkah Pandeglang Butuh Sumber Baru
Untuk besaran Bansos yang akan diberikan Rp150.000 untuk setuap bulan kepada KPM dengan kurun waktu selama empat bulan. Total bantuan mencapai Rp600.000/KPM untuk periode bulan September sampai Desember 2022.
“Sumber datanya sendiri dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan, sehingga sasaran yang diberikan oleh Pemprov Banten tidak double. Kemudian yang kedua berasal dari data non DTKS,” katanya.
Terkait dengan kriteria penerimanya, lanjut Nurhana, ada empat prioritas kriteria yakni sopir angkot, nelayan sebagai buruh yang hanya menerima upah bukan pemilik kapal, tukang ojeg yang sebagai profesi atau mata pencaharian utama, pelaku usaha mikro dan kecil yang diprioritaskan.
“Bantuan BLT ini akan disalurkan langsung lewat rekening penerima melalui Bank Banten,” katanya. (Hend/Syam)
