PANDEGLANG – Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang mendukung rencana pengadaan sepeda listrik untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW).
Keenam fraksi itu yakni, Demokrat, PDI-P, PKS, PAN-PBB, dan Fraksi Nasdem-Perindo. Sedangkan empat fraksi yakni Gerindra, Golkar, PKB dan Fraksi PPP menolak.
Pernyataan sikap itu disampaikan di acara rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8) kemarin.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalokasikan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pembelian sepeda listrik bagi 8.788 RT dan RW di tahun 2023 nanti. Saat ini, Pemkab masih menghitung jumlah sepeda listrik yang akan dibeli mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.
Bupati Irna Narulita mengatakan, pembelian sepeda listrik itu sebagai upaya memudahkan transportasi bagi aparatur yang bekerja di Pemerintahan Desa seperti RT dan RW. Anggaran sebesar itu, kata dia, masih kurang karena banyak pegawai yang harus diperhatikan.
“Anggaran itu kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 miliar kasih dong simpul-simpul kami. Belum Linmas. Bingung amat Rp38 miliar,” katanya, Kamis (11/8/2022).
Menurutnya, rencana pengadaan sepeda listrik tidak menghamburkan anggaran karena peruntukannya sudah jelas, yakni untuk kepentingan masyarakat dan memudahkan dalam bekerja.
“Enggak ada itu penghamburan anggaran, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Irna menerangkan, rencana Pemkab membeli sepeda listrik sepenuhnya untuk operasional pegawai RT/RW selaku kepanjangan tangan Pemerintah Daerah, sekaligus untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk operasional, mereka (RT/RW-red) hanya membantu kita. Kendaraan operasional itu memudahkan dan mempercepat pelayanan masyarakat,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mendukung rencana pengadaan sepeda listrik. Dia menilai, hal itu harus didukung semua pihak karena demi kepentingan masyarakat.
“Kan ada tiga poin kebijakan itu, nah pengadaan sepeda listrik itu di poin yang ke tiga. Tapi kebijakan itu juga kan enggak menghamburkan anggaran,” katanya.
Anggota Fraksi PKS DPRD Pandeglang Tb Asep Rafiudin Arief mendukung kebijakan Pemkab tersebut. Kata dia, hal itu harus dilakukan sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya kita mendukung kebijakan itu, karena bisa memudahkan pelayanan, mobilitas juga akan semakin cepat,” katanya.
Ketua fraksi NasDem-Perindo Yangto mendukung rencana pengadaan sepeda listrik tersebut. Kata dia, dengan adanya sepeda listrik itu, pemberian pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah.
“Selama kebijakan itu baik dan untuk kepentingan masyarakat, kita akan terus mendukung,” katanya.
Baca Juga :
- Gegara Asmara, Pedagang Piscok di Kota Serang Gantung Diri
- Dewi-Iing Janjikan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang
- Petani dan Nelayan di Kabupaten Pandeglang Jadi Prioritas Fitron-Diana
- Warga Cikande Demo Pabrik Hebel
- BNN RI Bongkar Gudang Narkoba di Serang, 10 Tersangka Terancam Hukuman Mati
Anggota Fraksi Partai Gerindra Erin Fabiana Anshori mendukung kebijakan Pemkab tersebut. Namun, dia meminta agar Pemkab menjelaskan dan menerangkan secara jelas mengenai kebijakan itu kepada masyarakat.
“Kalau insentif lebih terasa bagi RTRW. Akan tetapi untuk sepeda listrik dirasa belum waktunya untuk saat ini diberikan sebab persolan insfaktuktur masih menjadi PR besa di Pandeglang,” katanya.
Anggota fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang Miftahul Farid Syukur menyarankan agar Pemkab kembali melakukan pembahasan mengenai kebijakan itu. Soalnya, kata dia, masih ada hal yang harua diperhatikan oleh Pemkab Pandeglang.
“Kita sepakat dengan apa yang diinginkan Bupati. Tetapi untuk kondisi saat ini kami berpandangan lebih sepakat jika perhatian tersebut untuk kenaikan insentifnya bukan sepeda listriknya,” katanya. (Syamsul)
